GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

Daerah Regional Detail Berita Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen Antara · Kamis, 01 November 2018 - 17:16 WIB Ilustrasi Upah Minimum Provin…

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

  • Daerah
  • Regional
  • Detail Berita

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

Antara · Kamis, 01 November 2018 - 17:16 WIB Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

Ilustrasi Upah Minimum Provinsi. (Foto: Okezone)

KENDARI, iNews.id - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi(UMP) tahun 2019. Pengumuman dilakukan di hadapan pengurus dewan pengupahan provinsi, perwakilan dari sejumlah perusahaan dan para serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam Lembaga Kerja sama Tripartit Sultra.
Ali Mazi mengatakan, upah minimun tahun 2018 sebesar Rp2.177.053 kini mengalami kenaikan sebesar Rp174.817,36 atau 8,03 persen menjadi Rp2.351.870,36 pada tahun 2019. “Kenaikan sebesar 8,03 persen itu merupakan angka nasional yang seluruh provinsi di Indonesia mengalami hal yang sama sesuai dengan perhitungan dari masing-masing daerah,” ucapnya di Kendari, Kamis (1/11/2018).
Dia menambahkan, sementara UMP sektor pertambangan dan penggalian tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar Rp179.116,89 dari Rp2.230.596 tahun 2018 menjadi Rp2.409.712,89 di tahun 2019. “Sementara UMP sektor konstruksi juga alami kenaikan Rp184.385,11 atau dari Rp2.296.203 di tahun 2018 naik menjadi Rp2.480.688,16 di tahun 2019,” imbuhnya.
Menurut gubernur, formulasi perhitungan UMP Sultra tahun 2019 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional PDRB yaitu, inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,15 persen.
"Mengenai UMP tahun 2019 ini, saya sampaikan bahwa nilai upah minimum berada diatas nilai kebutuhan hidup layak ya hun 2018. Dan UMP ini berlaku diseluruh wilayah provinsi Sultra terhitung Januari 2019," ujar Ali.
Khusus untuk Kota Kendari, dan Kabupaten Kolaka, upah minimum yang berlaku akan ditetapkan paling lambat tanggal 21 November 2018. "Saya harap kepada kita semua agar keputusan terkait UMP ini agar diteruskan dan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pinta gubernur.
Selain mengumumkan penetapan UMP 2019, Ali Mazi juga berdialog dengan para peserta terutama dari dewan pengupahan daerah provinsi dan para federasi serikat pekerja/buruh. Dia meminta seluruh pihak terkait untuk proaktif membangun sinergitas dengan pemerintah, pengusaha dan pekerja sehingga pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.
"Dengan membangun komunikasi yang transparan, maka akan melahirkan kebijakan dan keputusan yang baik demi untuk kesejahteraan masyarakat Sultra pada umumnya," ucap Ali Mazi.


Editor : Himas Puspito Putra

BERITA TERKAIT

  • UMP Ditetapkan Rp1,6 Juta, Ganjar Surati Bupati Segera Usulkan UMK

  • UMP DIY Rendah, Aliansi Buruh: Pemerintah Melanggengkan Kemiskinan

  • Sultan Teken UMP DIY Rp1,57 Juta, UMK Yogyakarta Rp1,86 Juta

  • UMP Jabar Rp1,6 Juta, Naik Rp114.012 dari Upah Tahun Ini

  • Tolak Besaran UMP 2019, Buruh Sumut: Upah Layak Harusnya Rp2,8 Juta

KOMENTAR

Facebook DisqusSumber: Berita Sulawesi Tenggara

No comments