Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018, Sulawesi Selatan 'Juara' | Liputan 24 Sulawesi Tenggara
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018, Sulawesi Selatan 'Juara'

Posted by On 12:42 AM

Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018, Sulawesi Selatan 'Juara'

Home > Nasional > Berita Politik Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018, Sulawesi Selatan 'Juara' Bimo Wiwoho, CNN Indonesia Jumat, 13/07/2018 06:35 WIB Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018, Sulawesi Selatan 'Juara' Bawaslu menyebut ada 3.133 dugaan pelanggaran pemilu dalam Pilkada serentak 2018 berlangsung, 291 di antaranya dugaan pidana. (CNN Indonesia/Andry Novelino). Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ratna Dewi Petattolo menyatakan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan jum lah dugaan pelanggaran tertinggi selama Pilkada serentak 2018. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi sejak masa pendaftaran, kampanye, rekapitulasi suara, hingga hari ini, Kamis (12/7).
"Provinsi dengan jumlah temuan dan laporan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 220 laporan dan 286 temuan pengawas pemilu," ucap Ratna di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).
Dia mengatakan bahwa Bawaslu telah dan sedang memproses 3.133 dugaan pelanggaran. Dari jumlah itu, 291 di antaranya pelanggaran pidana. Kemudian, 853 pelanggaran administrasi dan 114 pelanggaran kode etik. Lalu, ada 712 pelanggaran hukum lainnya termasuk keterlibatan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil.
Jumlah dugaan kasus tersebut masih diproses Bawaslu. Sementara itu, Bawaslu telah selesai memproses 619 dugaan kasus yang tidak terbukti pelanggaran.
Jika ditilik dari urutan tahapan, Ratna mengatakan dugaan pelanggaran paling banyak terjadi di masa kampanye. Baik itu bersifa t pidana, kode etik, maupun administrasi serta keterlibatan PNS.
"Tahapan kampanye dengan jumlah 1.333 temuan dan laporan pelanggaran," kata Ratna.
Bawaslu, lanjut Ratna, juga tengah menangani pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif di empat provinsi, di antarannya Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.
Kasus di Sumatera Selatan kini diproses di Bawaslu pusat. Kemudian, Lampung dan Gorontalo masih dalam tahap pemeriksaan saksi.
"Sulawesi Utara dalam proses pembacaan putusan," kata Ratna.
Proses Kasus Politik Uang
Selain itu, Bawaslu menyatakan bahwa pihaknya tengah memproses praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di empat provinsi, antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Ratna mengatakan dugaan kasus di Sumatera Selatan saat ini tengah di proses Bawaslu pusat. Kemudian di Lampung dan Gorontalo, masih dalam pros es pemeriksaan saksi-saksi oleh Bawaslu setempat.
"Di Sulawesi Utara, dalam proses persidangan jelang pembacaan putusan," kata Ratna.
Namun, Bawaslu belum mau merinci pasangan calon yang diduga terlibat dugaan politik uang di empat provinsi tersebut.
Merujuk dari Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2017, mereka yang dapat diadili melalui persidangan di Bawaslu antara lain per orangan serta calon atau pasangan calon kepala daerah. Hal itu termaktub dalam Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3).
Bawaslu dapat memberikan sanksi administrasi melalui putusan dalam persidangan jika yang bersangkutan terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Sanksi administrasi yang dimaksud berupa pembatalan pasangan calon yang dinyatakan terbukti bersalah sebagai peserta Pilkada 2018. Pasal 43 ayat (3) butir c.
Apabila pasangan calon yang diadili dan diberikan sanksi administrasi melalui putusan dalam persidangan, Komisi Pemilihan Umum (K PU) wajib menindaklanjuti. Dengan kata lain, KPU wajib menghapus pasangan calon dari kepesertaan Pilkada 2018. Mekanisme tersebut dijelaskan dalam Hal itu tertuang dalam Pasal 45 ayat (1).
Mengenai dugaan kasus politik uang di Lampung, PDI Perjuangan sempat angkat suara. Ketua DPP PDIP Idham Samawi, sama seperti yang diutarakan Bawaslu, menuding ada praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif.
"Kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan Lampung, telah membunuh demokrasi," ujar Idham melalui siaran pers, Senin lalu.
Diketahui, pasangan calon Arinal Djunaidi-Chusnunia berhasil mengalahkan petahana gubernur-wakil Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri.
Arinal-Chusnunia, yang diusung PPP, Gerindra, Demokrat memperoleh 37,05 persen suara. sementara Ridho-Bachtiar, yang diusung koalisi Golkar PAN PKB hanya mampu meraih 24,97 persen suara . (osc) Berita Terkait

  • KPU Minta Pemerintah Tetapkan 27 Juni Libur Nasional

    KPU Minta Pemerintah Tetapkan 27 Juni Libur Nasional

    2 minggu yang lalu
  • Bawaslu Berhentikan Sementara Ketua Panwaslu Garut

    Bawaslu Berhentikan Sementara Ketua Panwaslu Garut

    4 bulan yang lalu
  • Bawaslu Gandeng Kominfo dan MUI Cegah SARA Setir Pilkada

    Bawaslu Gandeng Kominfo dan MUI Cegah SARA Setir Pilkada

    5 bulan yang lalu
  • Cegah Isu SARA di Pilkada, Bawaslu Gelar Jambore Lintas Iman

    Cegah Isu SARA di Pilkada, Bawaslu Gelar Jambore Lintas Iman

    6 bulan yang lalu
  • Bawaslu Waspadai Politik Uang Berkedok Buka Puasa Bersama

    Bawaslu Waspadai Politik Uang Berkedok Buka Puasa Bersama

    6 bulan yang lalu
  • KPU Minta Tambahan Jumlah TPS untuk Pemilu 2019

    KPU Minta Tambahan Jumlah TPS untuk Pemilu 2019

    1 tahun yang lalu
Berita Lainnya
  • Bawaslu Ungkap 2 Juta Pemilih Pilkada 2018 Masuk DPT Tambahan

    Bawaslu Ungkap 2 Juta Pemilih Pilkada 2018 Masuk DPT Tambahan

    10 jam yang lalu
  • Bawaslu Sebut Partisipasi Warga Papua di Pilkada 2018 Tinggi

    Bawaslu Sebut Partisipasi Warga Papua di Pilkada 2018 Tinggi

    8 jam yang lalu
  • Selama Pilkada 2018, 19 Anggota Pengawas Pemilu Meninggal

    Selama Pilkada 2018, 19 Anggota Pengawas Pemilu Meninggal

    17 jam yang lalu
  • KPU Kecewa 2 Tersangka Korupsi Menang Pilkada 2018

    KPU Kecewa 2 Tersangka Korupsi Menang Pilkada 2018

    19 jam yang lalu
TERPOPULER
  • Pemimpin Serikat Becak Bikin Petisi Tolak Anies Jadi Capres

    Pemimpin Serikat Becak Bikin Petisi Tolak Anies Jadi Capres

    4 jam yang lalu
  • Nama TGB di Kantong Jokowi, Upaya Bendung Politik Identitas

    Nama TGB di Kantong Jokowi, Upaya Bendung Politik Identitas

    4 jam yang lalu
  • Menteri Eko Mengaku Lagi Dirayu PKB Jadi Caleg 2019

    Menteri Eko Mengaku Lagi Dirayu PKB Jadi Caleg 2019

    8 jam yang lalu
  • Cak Imin Minta Sejarah Peringatan Hari Proklamasi Diluruskan

    Cak Imin Minta Sejarah Peringatan Hari Proklamasi Diluruskan

    11 jam yang lalu
Sumber: Berita Sulawesi Tenggara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »