Liputan 24 Sulawesi Tenggara | Liputan 24 Indonesia
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Izin Tambang Bermasalah, Polda Sultra Selidiki Keterlibatan ...

Posted by On 10:29 PM

Izin Tambang Bermasalah, Polda Sultra Selidiki Keterlibatan ...

Liputan6.com, Konawe Utara - Sekitar seribu orang mahasiswa dan warga masyarakat Konawe Utara, ricuh saat berdemonstrasi di Polda Sulawesi Tenggara, Kamis, 1 November 2018. Demo itu menuntut penutupan izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang karena izin bermasalah.

Diduga, ada tiga orang oknum perwira dan bintara di Polda Sulawesi Tenggara disebut mahasiwa terlibat dalam masalah ini.

Perusahaan yang diprotes soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu yakni, PT KMJ dan PT SJM. Keduanya beroperasi di Konawe Utara pada 2011 dan 2018.

  • Bunga yang Dianggap Punah Muncul Lagi di Gunung Gede Pangrango
  • Makin Beringas, Pekanbaru Butuh Rambu Peringatan Bahaya Buaya
  • Misteri Kidung Wahyu Kalaseba, Membuat Topeng Bisa Bergerak-gerak

Dalam keterangan resminya, mahasiswa menyebut ketiga oknum perwira Polda Sulawesi Tenggara yang diduga ter libat berinisial MS, RM, dan AR. Ketiganya diketahui berpangkat perwira tinggi, perwira menengah, dan bintara, disebut bekerja sama dengan perusahaan tambang bermasalah itu.

"Mereka kami duga ikut mem-back up perusahaan yang menurunkan alat berat di Konawe Utara, mereka menangkap warga yang membawa alat-alat pekerjaan seperti parang dan linggis, padahal alat-alat ini untuk melindungi diri," ujar koordinator aksi, Alfin Pola.

Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Agung Kurniawan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan tiga orang anggota Polda soal kasus izin pertambangan ini.

"Soal mantan mereka perwira atau tidak, tidak ada masalah. Kita akan tindaklanjuti mereka tetapi berkoordinasi dengan Kapolda Sultra," ujar Agung Kurniawan.

Agung mengatakan, semua ada tahapannya. Sejauh ini, pihaknya menyerahkan soal dugaan tambang bermasalah kepada Dirkrimsus Polda Sultra. Terkait dugaan keterlibatan perwira dan bintara, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Dari laporan awal, dugaan keterlibatan ketiga anggota Polda Sultra ternyata berawal dari kemarahan warga karena adanya penangkapan tiga orang warga di Konawe Utara. Padahal, ketiganya ditangkap oleh tiga anggota Polda Sultra yang turun di lokasi tambang karena adanya dugaan premanisme.

Saat diamankan, tiga orang warga ini ditemukan membawa parang, linggis, dan palu. Ketiganya kini diamankan di Polda Sultra.

Salah seorang anggota Polda Sultra berinisial RM yang dituding massa terlibat bermain dengan perusahaan tambang bermasalah itu mengatakan, pihaknya hanya menangkap mereka yang membawa senjata tajam di lokasi pertambangan.

Saat itu, ada massa yang menghalangi jalan masuk di perusahaan dan warga mengadu ke pihak kepolisian. "Saat itu, kami ambil mereka dan bawa ke Polda Sultra warga yang tiga orang itu. Sumpah, ngapain terlibat dan ikut campur perusahaan, kita hanya sebatas mengamankan,&quo t; ujar RM.

2 dari 2 halaman

Awal Mula Izin Tambang Bermasalah

Izin Tambang Bermasalah, Polda Sultra Selidiki Keterlibatan 3 Perwira Polisi
Aksi mahasiswa yang memprotes perusahaan tambang di Konawe Utara saat melakukan aksi di Polda Sultra, Kamis (1/11/2018). (Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua)

Aktivitas perusahaan tambang diprotes warga usai adanya keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tahun 2014, menyatakan PT SJM pailit dan tidak bisa melanjutkan IUP di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Kemudian, pengadilan menunjuk PT KMJ sebagai tenaga ahli kurator dan pemodal untuk melanjutkan kegiatan IUP PT SJM. Keputusan ini tertuang dalam penetapan hakim nomor 1/PKPU/2014/PN Niaga Makassar pada 21 Desember 2016.

Dua keputusan ini, kemudian mendapat protes warga dan mahasiswa. Menurut mereka, keputusan ini tidak sah da lam ranah hukum.

"Dinas ESDM Sultra, Kementerian ESDM RI dan Ombudsman telah menyatakan penghentian kerjasama pengelolaan lokasi IUP PT SJM oleh PT KMJ, kenapa masih dipaksakan oleh KMJ melakukan pengolahan tambang di Konawe Utara?" Kata Alfin.

Alfin melanjutkan belum ada undang-undang yang mengatur soal kurator. Sehingga, meminta kepada Polda Sultra untuk melakukan penindakan langsung terhadap perusahaan yang diduga melanggar hukum.

Dirintel Polda Sultra mengatakan kepada massa aksi, sejauh ini pihaknya sudah mengumpulkan laporan dan siap menindak. Meskipun demikian hal ini akan berproses.

"Kita akan periksa semua perusahaan yang dilaporkan. Namun, akan ditangani di Ditrkrimum dan Dit Krimsus Polda Sultra," ujar Kombes Pol Hartoyo.

Direktur PT SJM, Anton Timbang mengatakan sejauh ini perusahaannya sudah menjalankan IUP sesuai prosedur. Namun, PT KMJ diduga melakukan operasi IUP yang sudah tidak sesuai prosedural.

& quot;IUP mereka sudah dihentikan pengadilan, kementerian ESDM dan Dinas SDM Sultra, tapi tetap memaksa menjalankan usaha. Terus, warga ditangkapi polisi, ini kan masalah baru bagi warga," Anton Timbang menandaskan.

Saksikan video pilihan berikut:

Hujan deras mengakibatkan longsor di perbatasan Riau dan Sumatera Barat. Material longsor berjatuhan menutupi sebagian jalan Riau-Sumbar.

Sumber: Berita Sulawesi Tenggara

Karosid I DPR Terima Permintaan Audiensi DPRD Sulawesi Tenggara

Posted by On 8:25 PM

Karosid I DPR Terima Permintaan Audiensi DPRD Sulawesi Tenggara

Berita Parlemen

Karosid I DPR Terima Permintaan Audiensi DPRD Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Dimyati Sudja menerima audiensi perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Karosid I DPR Terima Permintaan Audiensi DPRD Sulawesi Tenggaradpr.go.idKepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Dimyati Sudja menerima audiensi perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka permohonan konsultasi terkait aktivitas pertambangan di Provinsi Sultra.

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Di myati Sudja menerima audiensi perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka permohonan konsultasi terkait aktivitas pertambangan di Provinsi Sultra. Salah satunya adalah meminta Komisi VII DPR RI untuk mendorong pemerintah memberikan ruang sebesar-besarnya bantuan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Antam UPBN Sultra.

“Hal ini dalam rangka menegakkan kedaulatan negara terhadap pengelolaan tambang di Sultra. Selain itu juga, DPRD Sultra turut meminta Komisi VII DPR RI untuk melakukan penertiban pengelolaan tambang di Sultra,” jelas Dimyati usai menerima perwakilan staf Sekretariat Dewan DPRD Sultra, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (01/11/2018).

Lebih lanjut Dimyati menambahkan, DPRD Sultra juga mengharapkan Komisi VII DPR RI untuk membantu pengelolaan Corporate Social Reponsibility (CSR) perusahaan tambang di Sultra. “Pengelolaan CSR yang selama ini dilakukan terhadap masyarakat di sekitar tambang d iharapkan juga dapat membantu untuk pendanaan kegiatan pembangunan tambang di Pemerintahan Sultra,” tuturnya.

Terakhir, terkait tindaklanjut dari hasil permohonan rapat konsultasi ini, Dimyati mengatakan akan meneruskan kepada Komisi terkait, dengan disertai permohonan penjadwalan ulang rapat konsultasi. “Karena saat ini sedang masa reses, maka saya meminta kepada DPRD Sultra untuk mengirimkan kembali permohonan ulang konsultasi, sehingga Anggota DPRD Sultra dapat bertemu langsung dengan Komisi VII DPR RI,” imbuh Dimyati. (*)

Editor: Content Writer Ikuti kami di Video PilihanSumber: Berita Sulawesi Tenggara

TES CPNS SULAWESI TENGGARA

Posted by On 5:40 AM

TES CPNS SULAWESI TENGGARA

TES CPNS SULAWESI TENGGARA

Sejumlah peserta menunggu nilai hasil ujian seleksi CPNS 2018 melalui monitor di Gedung Olahraga Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (1/11/2018). Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan kuota sebanyak 238.015 untuk CPNS tahun 2018. Untuk Sulawesi Tenggara sebanyak 4.000 PNS yang akan diterima yang tersebar di 12 kabupaten/kota. ANTARA FOTO/Jojon/foc.

Foto Terkait

Foto Terkini

‹›Sumber: Berita Sulawesi Tenggara

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

Posted by On 5:40 AM

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

  • Daerah
  • Regional
  • Detail Berita

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

Antara · Kamis, 01 November 2018 - 17:16 WIB Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Naik 8,03 Persen

Ilustrasi Upah Minimum Provinsi. (Foto: Okezone)

KENDARI, iNews.id - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi(UMP) tahun 2019. Pengumuman dilakukan di hadapan pengurus dewan pengupahan provinsi, perwakilan dari sejumlah perusahaan dan para serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam Lembaga Kerja sama Tripartit Sultra.
Ali Mazi mengatakan, upah minimun tahun 2018 sebesar Rp2.177.053 kini mengalami kenaikan sebesar Rp174.817,36 atau 8,03 persen menjadi Rp2.351.870,36 pada tahun 2019. “Kenaikan sebesar 8,03 persen itu merupakan angka nasional yang seluruh provinsi di Indonesia mengalami hal yang sama sesuai dengan perhitungan dari masing-masing daerah,” ucapnya di Kendari, Kamis (1/11/2018).
Dia menambahkan, sementara UMP sektor pertambangan dan penggalian tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar Rp179.116,89 dari Rp2.230.596 tahun 2018 menjadi Rp2.409.712,89 di tahun 2019. “Sementara UMP sektor konstruksi juga alami kenaikan Rp184.385,11 atau dari Rp2.296.203 di tahun 2018 naik menjadi Rp2.480.688,16 di tahun 2019,” imbuhnya.
Menurut gubernur, formulasi perhitungan UMP Sultra tahun 2019 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional PDRB yaitu, inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,15 persen.
"Mengenai UMP tahun 2019 ini, saya sampaikan bahwa nilai upah minimum berada diatas nilai kebutuhan hidup layak ya hun 2018. Dan UMP ini berlaku diseluruh wilayah provinsi Sultra terhitung Januari 2019," ujar Ali.
Khusus untuk Kota Kendari, dan Kabupaten Kolaka, upah minimum yang berlaku akan ditetapkan paling lambat tanggal 21 November 2018. "Saya harap kepada kita semua agar keputusan terkait UMP ini agar diteruskan dan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pinta gubernur.
Selain mengumumkan penetapan UMP 2019, Ali Mazi juga berdialog dengan para peserta terutama dari dewan pengupahan daerah provinsi dan para federasi serikat pekerja/buruh. Dia meminta seluruh pihak terkait untuk proaktif membangun sinergitas dengan pemerintah, pengusaha dan pekerja sehingga pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.
"Dengan membangun komunikasi yang transparan, maka akan melahirkan kebijakan dan keputusan yang baik demi untuk kesejahteraan masyarakat Sultra pada umumnya," ucap Ali Mazi.


Editor : Himas Puspito Putra

BERITA TERKAIT

  • UMP Ditetapkan Rp1,6 Juta, Ganjar Surati Bupati Segera Usulkan UMK

  • UMP DIY Rendah, Aliansi Buruh: Pemerintah Melanggengkan Kemiskinan

  • Sultan Teken UMP DIY Rp1,57 Juta, UMK Yogyakarta Rp1,86 Juta

  • UMP Jabar Rp1,6 Juta, Naik Rp114.012 dari Upah Tahun Ini

  • Tolak Besaran UMP 2019, Buruh Sumut: Upah Layak Harusnya Rp2,8 Juta

KOMENTAR

Facebook DisqusSumber: Berita Sulawesi Tenggara

Mantan Kepala BPKAD Kendari Jalani Sidang Vonis

Posted by On 2:33 AM

Mantan Kepala BPKAD Kendari Jalani Sidang Vonis

‎Mantan Kepala BPKAD Kendari Jalani Sidang Vonis

Fatmawaty Faqih ‎telah dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dalam sidang Rabu (3/10/2018) silam.

‎Mantan Kepala BPKAD Kendari Jalani Sidang VonisTRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWANMantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih memakai rompi oranye usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/3/2018). KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, Cagub Sultra Asrun, Mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih serta pemilik dan Direktur PT. Indo Jaya dan PT.Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah dengan komitmen suap Rp 2,8 Miliar terkait suap pengadaan barang dan jasa di Kota Kendari tahun 2017-2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawaty Faqih hari ini, Rabu (31/10/2018) dijadwalkan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebelumnya, Fatmawaty Faqih ‎telah dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dalam sidang Rabu (3/10/2018) silam.

Oleh jaksa KPK, Fatmawaty Faqih dinilai terbukti menjadi perantara suap kepada Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara.

Baca: Kesaksian Penumpang Lion Air JT610 Denpasar-Jakarta, Cium Bau Gosong Lalu Lampu Seat Belt tak Padam

Fatmawaty Faqih diduga menerima uang Rp 2,8 miliar dari Hasmun Hamzah, Direktur PT Sarana Bangun Nusantara. Ua ng diberikan agar Adriatma memenangkan Hasmun Hamzah di proyek pembangunan jalan.

Baca: Mantan Pilot Senior Ungkap Situasi Kokpit yang Semrawut Saat Lion Air JT610 Jatuh, Ini Analisanya

Selain itu Fatmawaty Faqih juga didakwa menjadi perantara suap Rp 4 miliar dari Hasmun Hamzah untuk Adriatma dan Asrun. Uang itu diberikan karena Asrun saat menjabat Wali Kota Kendari sebelum Adriatma menyetujui Hasmun mendapat jatah proyek di Pemkot Kendari.

Proyek tersebut yakni proyek multi years pembangunan kantor DPRD Kota Kendari menggunakan anggaran tahun 2014-2017 dan pembangunan Tambat Labuh Zonaa III TWK- Ujung Kendari Beach. Proyek menggunakan anggaran tahun 2014-2017.

Penulis: Theresia Felisiani Editor: Hendra Gunawan Ikuti kami di Video PilihanSumber: Berita Sulawesi Tenggara