Liputan 24 Sulawesi Tenggara | Liputan 24 Indonesia
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Divonis 15 Tahun Penjara

Posted by On 1:46 AM

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Divonis 15 Tahun Penjara

Peristiwa - Daerah Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Divonis 15 Tahun Penjara Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Divonis 15 Tahun Penjaramantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. (FOTO: Suara Pembaruan) Jum'at, 20 Juli 2018 - 14:37 3.39k

TIMESINDONESIA, JAKARTA â€" Vonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam diperberat menjadi 15 tahun oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Sebelumnya, pada vonis putusan tingkat pertama di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jaka rta, Nur Alam ditetapkan 12 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang merugikan keuangan negara. Nur Alam juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani hukumannya.

Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, majelis hakim tinggi yang dipimpin Elang Prakoso Wibawa dan hakim anggota Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik dan Lafat Akbar memutus 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Hal itu tertulis dalam dalam dokumen putusan, Jumat (20/07/2018).

Soal uang pengganti dan pencabutan hak politik, majelis PT Jakarta sepakat dengan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tipikor).

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nur Alam untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,781 miliar dengan memperhitngkan harga 1 bidang tanah dan bangunan di Kompleks Premier Estate kav 1 No 9, Cipayung yang sudah disita, subsider 1 tahun pidana. Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani hukuman," seperti tertulis dalam dokumen.

Sekadar informasi, Nur Alam didakwa dalam dua dakwaan kasus. Dakwaan pertama, sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 dan 2013-2018, dia bersama dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas ESDM provinsi Sultra Burhanuddin dan Direktur PT Billy Indonesia Widdi Aswindi memberikan persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 1,5 triliun.

Sedangkan di dalam dakwaan kedua, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara ini dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar USD 4,499 juta. Uang itu diteri ma Nur Alam pada September-Oktober 2010 sebesar USD 2,499 juta yang ditempatkan di rekening AXA Mandiri Financial Service. Uang berasal dari rekening Chinatrust Commericial Bank Hongkong atas nama Richcorp International Ltd. (*)

You can tell friends this news!
Jurnalis :
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rochmat Shobirin

Berita Lainnya

Spectr News Theme 1.28k

Di Petro Agrifood Expo, Petrokimia Gresik Beri Pelatihan Cara Bertani Modern

Spectr News Theme 1. 32k

Menuju Jalan Mantap Probolinggo, Penghubung Bromo dan B-30 Butuh Rp 15 M

Spectr News Theme 1.32k

PMI Semarang Ngangsu Kaweruh ke PMI Kabupaten Malang

Spectr News Theme 1.37k

Tingkatkan SDM, Pemkot Madiun Luncurkan Gerakan Literasi

Spectr News Theme 2.02k

Tangkal Paham Radikal, Mantan Teroris Ajak Ibu-Ibu Yasinan

Spectr News Theme 1.15k

Adik Korban Perahu Joko Berek Turun Langsung Cari Kakaknya

Spectr News Theme 1.79k

Harganas ke-25, Kota Madiun Borong Tiga Penghargaan

Spectr News Theme 2.99k

Imbas Demo, Jebe Koko Indonesia Masih Belum Berproduksi

Spectr News Theme 1.52k

Kapolres Bojonegoro Ajak Masyaraka t Nonton 22 Menit di Bioskop

Sumber: Berita Sulawesi Tenggara

BPH Migas Resmikan BBM Satu Harga di Pulau Terluar Sulawesi ...

Posted by On 10:19 PM

BPH Migas Resmikan BBM Satu Harga di Pulau Terluar Sulawesi ...

Peresmian SPBU, Konawe, Sulawesi Tenggara

Peresmian SPBU Kompak di Konawe, Sulawesi Tenggara (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hari ini meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU penyalur BBM Satu Harga milik PT Pertamina (Persero) di Jalan Poros Langara, Kabupaten Konawe, Kecamatan Wawonii, Sulawesi Tenggara. Konawe Kepulauan tersebut merupakan pulau terluar yang bersebrangan dengan Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk menuju Konawe, masyarakat harus menyebrang laut dengan kapal ferry sekitar 3 jam dari Pelabuhan Kendari. Adapun SPBU Kompak 7693302 yang nantinya beroperasi masih menggunakan canting, yakni pengisian BBM secara manual dengan g ayung literan. Anggota Komite BPH Migas M Ibnu Fajar mengatakan, adanya SPBU di Konawe ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli bensin. Sebab selama ini masyarakat membeli bensin di tingkat pengecer lebih mahal, yakni sekitar Rp 10.000 per liter. "Dengan adanya SPBU Kompak ini, sekarang masyarakat isi bensin bisa lebih murah, untuk Premium Rp 6.450 per liter, kalau Solar itu Rp 5.150 per liter," kata Ibnu saat peresmin SPBU Kompak di Konawe, Wawonii, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/7).

Baca Juga :

  • Pertamina Sudah Bangun 54 SPBU BBM Satu Harga hingga Juni 2018
  • Pertamina Yakin BBM Satu Harga Capai 67 Lokasi di Kuartal III 2018
  • Pertamina Kebut BBM Satu Harga di 63 Daerah Lagi hingga Akhir Tahun

Peresmian SPBU, Konawe, Sulawesi TenggaraPeresmian SPBU Kompak di Konawe, Sulawesi Tenggara (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Dia melanjutkan, kapasitas yang tersedia di SPBU Kompak Kowane ini mencapai 35 kiloliter (kL) setiap bulan, terdiri dari 25 kL untuk Premium dan 10 kL untuk Solar. Dengan demikian, Ibu berharap perekonomian di Konawe juga dapat tumbuh lebih tinggi. "Ekonomi akan timbul ketika ada energi. Jadi dengan kapasitas itu, kami berharap ke depannya bisa meningkat lagi konsumsinya, agar ekonomi semakin tumbuh," jelas dia. Sementera itu, General Manager MOR VII PT Pertamina (Persero) Tengku Fernanda mengatakan, jika konsumsi bensin masyarakat Konawe terus betambah, maka bisa saja SPBU Kompak ini meningkat jadi SPBU Reguler. "Kalau konsumsinya terus nambah, bisa saja. Kan minimal kapasitas untuk jadi SPBU Reguler itu setiap harinya 10 kL, sekarang kan masih awal, jadi harapan kita bisa terus meningkat," katanya. Pemerintah menargetkan membangun SPBU Kompak hingga 2019 sebanyak 16 0 SPBU. Sementara target pembangunan SPBU Kompak hingga akhir tahun ini sebanyak 130 SPBU. "Jadi dari 2017 sampai sekarang ini kami sudah ada 66, sampai akhir tahun ini ada 64 SPBU lagi yang akan dibangun. Jadi nanti diresmiinnya enggak satu-satu, bisa sekali kami resmiin ada belasan, bisa lah tercapai target kami," jelasnya.Sumber: Berita Sulawesi Tenggara

Cagub Sultra dan Anaknya, Walikota Kendari Didakwa Terima Suap ...

Posted by On 8:44 AM

Cagub Sultra dan Anaknya, Walikota Kendari Didakwa Terima Suap ...

Cagub Sultra dan Anaknya, Walikota Kendari Didakwa Terima Suap Rp 6,8 Miliar

Uang te‎rsebut diduga merupakan suap untuk pemulusan beberapa proyek yang ada di Kendari melalui perantara Fatmawati Faqih.

Cagub Sultra dan Anaknya, Walikota Kendari Didakwa Terima Suap Rp 6,8 MiliarTRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWANTersangka Asrun yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara bergegas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/5/2018). Asrun menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2017-2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ayah dan anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra didakwa menerima uang Rp 6,8 miliar oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya, Cagub Sulawesi Tenggara dan Wali Kota Kendari nonaktif menerima uang dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah yang telah dituntut 3 tahun penjara.

Uang te‎rsebut diduga merupakan suap untuk pemulusan beberapa proyek yang ada di Kendari melalui perantara Fatmawati Faqih.

"Melakukan atau turut serta menerima hadiah seluruhnya, yaitu menerima uang Rp 6,8 miliar," ujar jaksa KPK, Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Dalam perkara ini, Asrun dan Adriatma didakwa melanggar Pasal 12 huruf b UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana atau Pasal 11 UU No 31 sebagaimana siubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

Perkara ini diawali dari Asrun yang mencalonkan diri sebagai Cagub Sultra dalam Pilkada serentak 2018 berpasangan dengan Hugua.

Lanjut kontraktor Hasmun pada Oktober 2017 ‎menemui Fatmawati Faqih orang kepercayaan. Asrun dan Adriatma.

Fatmawati Faqih menyampaikan ke Hasmun bahwa Asrun memiliki keperluan untuk kampanye. Hasmun diminta menyiapkan uang dan Hasmun menyanggupi.

Akhirnya Hasmun mendapatkan proyek multi years jalan Bungkoto-Kendari New Port TA ‎2018-2020. Terjadi kesepakatan, setiap proyek dikenakan fee 7 persen atau minimal Rp 1 miliar.

Hasmun menyanggupi akan memberikan Rp 4 miliar melalui Fatmawati Faqih secara dua tahap. Selain itu, beberapa proyek lain juga didapatkan oleh Hasmun.

Pada Februari 2018, Adriatma meminta bantuan biaya kampanye untuk ayahnya, Asrun Rp 2,8 miliar. Pesan itu disampaikan Fatmawati Faqih pada Hasmun.

Hasmun lantas memberikan uang Rp 2,8 miliar ke Adriatma melalui orang suruhan Adriatma. Be berapa hari setelah penyerahan uang di dalam kardus itu, KPK menangkap Adriatma, Hasmun, Asrun dan Fatmawati Faqih.

Penulis: Theresia Felisiani Editor: Johnson Simanjuntak Ikuti kami di Nikita Mirzani Ungkap Fakta Pernikahannya dengan Dipo, Tak Dapat Restu Kakak hingga Perselingkuhan Sumber: Berita Sulawesi Tenggara

Mahalnya Biaya Politik Jadi Alasan Asrun dan Anaknya Terima Suap

Posted by On 6:09 AM

Mahalnya Biaya Politik Jadi Alasan Asrun dan Anaknya Terima Suap

Suap Pilkada di Sultra

Mahalnya Biaya Politik Jadi Alasan Asrun dan Anaknya Terima Suap

Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra dan ayahnya Asrun, didakwa menerima suap miliaran rupiah.

Mahalnya Biaya Politik Jadi Alasan Asrun dan Anaknya Terima SuapTRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWANWalikota Kendari Adriatma Dwi Putra (kanan) bersama Cagub Sultra Asrun (kiri) memakai rompi oranye menaiki mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra dan aya hnya Asrun, didakwa menerima suap miliaran rupiah.

Uang diterima dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.

Rencananya uang akan digunakan untuk biaya politik.

Baca: Persiapkan Atlet Berprestasi, Jokowi Akan Bentuk Badan Manajemen Strategis

Diketahui Asrun merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara.

Karena perkara suap, akhirnya dia gagal mengikuti pemilihan gubernur dan harus mendekam di tahanan KPK.

Menurut jaksa, untuk mengurus keperluan dana bagi Asrun, Adriatma dan Fatmawaty Faqih selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari ditunjuk sebagai tim pemenangan.

Baca: Ketika SBY Tanda Tangani Berkas Calon Legislatif Partai Demokrat di RSPAD

"Tugas tim pemenang diantaranya mengurusi dan mengumpulkan dana kampanye," ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Kemudian pada Okto ber 2017, Fatmawati Faqih yang merupakan orang kepercayaan Asrun menemui Hasmun Hamzah.

Mereka membicarakan proyek-proyek yang akan dikerjakan Hasmun.

Halaman selanjutnya 12
Penulis: Theresia Felisiani Editor: Adi Suhendi Ikuti kami di Nikita Mirzani Ungkap Fakta Pernikahannya dengan Dipo, Tak Dapat Restu Kakak hingga Perselingkuhan Sumber: Berita Sulawesi Tenggara

KPK Panggil Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

Posted by On 12:08 AM

KPK Panggil Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

Calon Wakil Gubernur Sultra, M Sjafei Kahar

Calon Wakil Gubernur Sultra, M Sjafei Kahar di KPK (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Penyidik KPK memanggil mantan Bupati Buton Provinsi Sulawesi Tenggara M Sjafei Kahar. Kahar yang juga calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara akan diperiksa dalam kasus penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan."Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TK (Tonny Kongres)," ujar juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (17/7).Sjafei terlihat sudah datang ke Gedung KPK pada pukul 12.35 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik. Namun ia tidak mau berkomentar dan memilih langsung masuk ke dalam Gedung KPK.

Calon Wakil Gubernur Sultra, M Sjafei Kahar

Calon Wakil Gubernur Sultra, M Sjafei Kahar di KPK (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Dalam kasus ini, Tonny Kongres menjadi tersangka karena diduga menyuap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat. Agus diduga menerima total Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Uang tersebut diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Tonny Kongres diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Agus. Agus diketahui merupakan anak dari Sjafei Kahar.Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Pada saat OTT, KPK turut mengamankan seorang konsultan lembaga survei. Bahkan, KPK menemukan uang yang diduga suap berada di dekat alat peraga kampanye. KPK kemudian mengusu t adanya kemungkinan uang suap itu dipakai untuk keperluan pilkada Sjafei Kahar selaku ayah Agus. Kemungkinan adanya kaitan suap dengan pilkada itu muncul lantaran beberapa waktu sebelumnya, KPK juga menggelar OTT di Sultra. Ketika itu, KPK mengamankan Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari dan ayahnya yang juga calon Gubernur Sultra, Asrun. Adriatma diduga menerima suap yang kemudian sebagian di antaranya dipakai untuk biaya pilkada ayahnya.

Baca Juga :

  • KPK Usut Kaitan Suap Bupati Buton dengan Pencalonan Ayahnya di Pilgub
  • Uang Suap Bupati Buton Selatan Ditemukan Bersama Alat Peraga Kampanye
Dalam Pilgub Sultra, terdapat 3 pasangan calon yang bertarung, termasuk Asrun dan Sjafei. Namun dari hasil rekapitulasi KPU, keduanya kalah suara. Berikut hasil rekapitulasi suara Pilkada Sulawesi Tenggara 2018:- Pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas mendapat 495.880 suara atau 42,84 persen.- Pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar mend apat 358.537 suara atau 30,98 persen.- Pasangan Asrun-Hugua mendapat 280.762 suara atau 24,26 persen.Sumber: Berita Sulawesi Tenggara